Direktur Infrastruktur Ekosistem Syari'ah, Indonesia Harus Menjadi Produsen Pertama Produk Halal

staidenpasar.ac.id - Dr. Sutan Emir Hidayat, SP. MBA mengawali pemaparan materinya dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali dengan tema "Urgensi KKNI Sebagai Komponen Dasar Penerbitan Transkip dan SKPI Lulusan S1 Prodi MPI, PAI, dan ES" bahwa aset ekonomi syariah naik ditahun 2018 hingga 2,5 T.

"Indonesia mempunyai potensi Pengembangan Kerjasama Internasional karena jumlah penduduk muslim didunia sebesar 24 % dari keseluruhan atau sekitar 1,8 milliar jiwa. Selain itu total pengeluaran penduduk muslim dunia mencapai USD 2,2 trilliun dan terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ekonomi syari'ah di Inonesia dari segi ekspor ke Negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berada diurutan keempat dengan capaian 10,7 %. Dan kita harus menjadi produsen pertama produk halal." Ungkapnya

Kemudian beliau memberikan contoh bahwa "titik utama wardah meningkat penjualannya adalah ketika ada produk halal berkembang, subtansi industri halal Indonesia berpotensi dampaknya pada ekonomi industri halal terhadap produk domestik bruto nasional."

"Kurikulum pada program studi ekonomi syari'ah di Indonesia masih kurang dalam analisis kritikal maupun analisa teknikal, sedangkan yang dibutuhkan oleh industri adalah kemampuan analisa yang baik. Maka dari itu, kualitas dari prodi-prodi agar lebih baik lagi." Ujarnya

Perlu diketahui bahwa "gambaran umum pendidikan berbasis Ekonomi Syari'ah antara lain yaitu terdapat 78,156 jumlah institusi pendidikan berbasis Islam di Indonesia dari pra- sekolah hingga perguruan tinggi, kedua  25,938 jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia, dan ketiga 3,9 juta jumlah santri yang berada di Indonesia.

Dalam kebutuhan dan ketersediaan Sumber daya Manusia Islam kita masih terdapat kekurangan SDM disektor ekonomi keuangan syari'ah, tetapi juga masih ada gap antara industri dan sektor pendidikan masih terjadi. Jumlah sumber daya manusia tidak dapat memenuhi jumah yang dibutuhkan oleh industri meskipun lebih banyak universitas telah menawarkan program ekonomi islam. Terang Direktur Infrastruktur Ekosistem Syari'ah, KNEKS Tuturnya

Perubahan struktural akibat pandemi covid- 19 dalam dunia pendidikan yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, institusi banyak mendapat tekanan finansial, mempercepat akses digital disemua industri, tekanan lebih besar untuk memperbarui keterampilan, misalnya cyber scurity, dan lokalisasi peluang kewirausahaan. 

Adapun menurutnya kerangka acuan yang disepakati dalam kajian kerangka acuan Kurikulum Prodi Strata satu Ekonomi Syari'ah adalah sepuluh mata kuliah inti, beserta masing-masing Rencana Pembelajaran Semester (RPS), diantaranya Mikroekonomi Islam, Akuntansi Syari'ah, Ayat dan hadits Ekonomi, Ekonomi Pembangunan Islam, Fiqih Muamalah dan lainnya.

"Kami mengajak dan berkolaborasi dalam menyusun kurikulum prodi strata satu ekonomi syari'ah bersama Kemenag, Meristekdikti, Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia, dan bank Indonesia yang didalamnya capaian pembelajaran, mata kulaih inti, dan RPS."

"Proses Pokok-pokok penerapan kebijakan merdeka belajar "Kampus Merdeka" diantaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi Negeri badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kesemuanya berdasarkan acuan dari Permendikbud RI tahun 2020." Pungkasnya